PSB | Jakarta — Menparekraf Sandiaga Uno dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKD) Indonesia 2023 menekankan perlunya penguatan keamanan siber dalam mendukung akselerasi ekonomi keuangan digital Indonesia.
“Bapak Presiden bilang di 2030 total nilai ekonomi digital kita diproyeksikan 315 miliar dolar AS, berarti ini harus diperkuat dengan sistem cyber security (keamanan siber) yang tangguh, kuat dan dikerjakan oleh anak-anak bangsa sendiri,” kata Menparekraf Sandiaga dalam FEKD yang diikuti virtual di Jakarta, Senin.
Menparekraf Sandiaga menuturkan peningkatan keamanan siber juga bisa menjadi peluang bagi para pengembang dan wirausaha muda dalam negeri untuk mengembangkan suatu produk yang memperkuat sistem keamanan siber.
“Saya melihatnya justru malah peluang usaha untuk para-para pengembang maupun entrepreneur muda ini, kita harus kuatkan resiliensi atau ketangguhan kita dari cyber security (keamanan siber) begitu kita pindah ke ekonomi digital,” ujarnya.
Selain keamanan siber, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan konektivitas digital untuk perluasan penerapan sistem pembayaran ke seluruh daerah di Indonesia.
[23.53, 8/5/2023] Heru Elshinta: Menurut dia, sistem pembayaran yang mudah dan sederhana sangat dibutuhkan oleh para usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terutama di sektor-sektor unggulan ekonomi kreatif seperti kuliner, fesyen dan kriya.
Sistem pembayaran seperti QRIS juga membantu jalannya aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan terutama di desa-desa wisata.
“Lebih dari 60 persen pelaku UMKM di sektor ekonomi kreatif ini adalah ibu-ibu, dan ibu-ibu ini adalah tangguh, pejuang tetapi mereka butuh (sistem pembayaran) yang tidak ribet tidak mumet,” ujarnya.
Sementara itu, pada acara yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan dalam akselerasi ekonomi keuangan digital, penting menjaga keseimbangan antara tetap mendorong fasilitasi inovasi dengan menjaga keamanan, kesehatan dan keseimbangan dari sektor jasa keuangan dan pelaku usaha jasa keuangan.
Ia juga menekankan pengembangan industri digital di jasa keuangan juga berfokus mendorong inklusi keuangan atau keterlibatan dan akses yang lebih besar lagi kepada masyarakat dan pelaku usaha khususnya UMKM.
“Kalau kita melihat aspek inklusi ini maka survei terakhir tahun lalu menunjukkan bahwa inklusi keuangan Indonesia sudah berada di kisaran 86 persen, sebenarnya sudah tidak jauh lagi dari tingkat maksimal, hanya memang dalam konteks utilisasinya dan literasinya ini harus ditingkatkan,” ujarnya.[ant]